Berhentikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar

Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, usai ditahannya Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada beberapa tahapan yang dilakukan. Menurutnya, yang pertama adalah memutus rangkaian perilaku koruptif di lingkungan partai.

“Kita lalui berbagai tahapan yang ada dulu. Langkah pertama perlu mendiskoneksi dulu kepemimpinan yang ada dari ketua umum eksisting mengingat yang bersangkutan sudah ditahan KPK.

Image and video hosting by TinyPic

Mekanismenya di pleno,” kata Nusron saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/11/2017). Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini menjelaskan, dalam pleno diputuskan kepemimpinan transisional sampai terbentuknya kepemimpinan yang definitif.

“Apapun namanya di dalam AD/ART Partai Golkar tidak dikenal Plt,” katanya. Namun hingga hari ini kata Nusron, rapat pleno DPP Golkar belum pasti kapan bakal digelar.

Ayo kunjungi Patner Kami di www.rajabakarat.com
Agen kasino yang menyediakan berbagai Permainan
Baccarat I Rouletter I Dragon Tiger I Sicbo I Online Slots
Di Tunggu Pendaftaran nya ya 🙂

silahkan add pin bbm kami : D8C88BC6
Terima Kasih

 

“Belum ada jadwal,” katanya. Seperti diketahui, status Novanto memang sudah menjadi tahanan KPK. Penahanan Novanto dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Penahanannya kemudian dibantarkan karena mesti dirawat di RSCM pasca kecelakaan yang dia alami.

Novanto sebelumnya mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, Kamis (19/11/2017). Mobil yang ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik. Saat itu, Novanto tengah menuju ke studio salah satu stasiun televisi swasta untuk melakukan siaran langsung.

Image and video hosting by TinyPic

Setelah melangsungkan siaran langsung, Novanto yang tengah diburu lembaga antirasuah berencana mendatangi KPK untuk memberikan keterangan. Adapun KPK memburu Novanto setelah yang bersangkutan berkali-kali tak memenuhi panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *