Jokowi Tolak Permintaan Alumni 212 Agar Mengintervensi Kasus Rizieq Shihab

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Saptopribowo, membenarkan adanya permintaan Alumni 212 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menghentikan kasus hukum pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab dan sejumlah orang lain.

Permintaan itu disampaikan Alumni 212 saat pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana Bogor. “Dalam pertemuan itu salah satu hal mengemuka yang disampaikan persaudaran Alumni 212 adalah menghentikan proses hukum terhadap apa yang disebut sebagai kriminalisasi,” kata Johan Budi di Komplek Istana Kepresidenan

Image and video hosting by TinyPic

Pengakuan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh para ulama alumni 212 yang bertemu Jokowi. Para ulama menggelar jumpa pers setelah pertemuan dengan Jokowi itu bocor ke publik.

“Intinya minta kepada Presiden untuk dilakukan SP3,” ujar Johan.

“Dihentikan proses penyelidikan dan penyidikan,” katanya menambahkan.

Namun, menurut Johan, Jokowi menolak permintaan Alumni 212 tersebut.

Agen kasino yang menyediakan berbagai Permainan
Baccarat I Rouletter I Dragon Tiger I Sicbo I Online Slots
Di Tunggu Pendaftaran nya ya 🙂

silahkan add pin bbm kami : D8C88BC6
Terima Kasih

Sebab, Jokowi tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

“Ketika menghadapi permintaan itu, Presiden menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum,” katanya.

“Jadi tunggu proses hukum yang profesional.”
“Presiden tidak mau melakukan intervensi terhadap proses hukum,” kata Johan menegaskan.

Adapun Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212, Misbahul Anam, sebelumnya mengungkapkan, pertemuan pihaknya dengan Presiden Jokowi bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat terkait kasus-kasus kriminalisasi para ulama dan aktivis alumni 212.

Image and video hosting by TinyPic

“Pertemuan tersebut diharapkan agar Presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis 212,” ujar Misbahul dalam konferensi pers di Restoran Larazeta, Jakarta, Rabu (25/4/2018) lalu.

“Serta mengembalikan hak-hak para ulama dan aktivis 212 korban kriminalisasl sebagai warga negara,” kata dia.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *