Sandi Mau Warga Bidaracina Lepaskan Tanah Untuk Proyek Sodetan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mencari cara agar warga Bidaracina, Jakarta Timur, bisa melepas tanah mereka untuk proyek sodetan Ciliwung. Sebab, program pengendalian banjir sangat dibantu dengan proyek sodetan Sungai Ciliwung itu.

“Kita ingin mencari sebuah format bagaimana masyarakat bisa setuju merelakan tanahnya untu fasilitas yang akan dinikmati seluruh publik Jakarta.”

Image and video hosting by TinyPic

“Jadi kita enggak boleh egois juga, pengendalian banjir sangat dibantu dengan adanya sodetan ini, jadi perlu ada kerja sama warga,” ujarSandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/2/2018).

Ada apa dengan kebijakan Pemprov DKI apakah mereka ingin melakukan penggusuran, mengingat janji politik mereka tidak akan pernah melakukan kebijakan mengusir warga DKI untuk kepentingan publik seperti yang dilakukan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelumnya.

Ayo kunjungi Patner Kami di www.rajabakarat.com
Agen kasino yang menyediakan berbagai Permainan
Baccarat I Rouletter I Dragon Tiger I Sicbo I Online Slots
Di Tunggu Pendaftaran nya ya 🙂

silahkan add pin bbm kami : D8C88BC6
Terima Kasih

Oleh karena itu, Sandiaga ingin mengajak warga berdialog. Ketika belum menjadi Wakil Gubernur, Sandi mengaku berpengalaman membangun infrastruktur di beberapa tempat. Ketika itu, dia juga mengajak warga setempat berdialog. Dia pun ingin menerapkan hal yang sama terhadap warga Bidara Cina.

Apalagi, sudah ada masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kami ingin ada mediasi. Kemarin kami review masukan dari teman-teman Kementerian PUPR bahwa ada beberapa lahan yang milik Pemprov DKI tapi masih diduduki warga, ada yang milik privat yang diduduki warga,” ujar Sandi.

Image and video hosting by TinyPic

Warga Bidaracina sebelumnya mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait dengan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.

Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Senin, 25 April 2016, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina karena menganggap SK Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, telah melanggar asas-asas pemerintahan.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *