Tewas Dipatuk King Kobra Rizki Dianggap Hanya Mati Suri Keluarga Masih Berusaha Menyembuhkannya

Tewas Dipatuk King Kobra Rizki Dianggap Hanya Mati Suri Keluarga Masih Berusaha Menyembuhkannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur (nonaktif) Jambi, Zumi Zola, sebagai tersangka kasus korupsi. Terbaru, Zumi disangkakan bersama pejabat Pemprov Jambi ikut memberikan suap kepada para anggota DPRD Jambi untuk pemulusan atau ‘uang ketuk’ pengesahan Rancangan APBD Jambi Tahun 2017 dan 2018.

“Terkait hal tersebut, KPK meningkatkan kembali satu perkara ke penyidikan dengan tersangka ZZ (Zumi Zola), Gubernur Jambi periode 2016-2021,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/7/2018) kemarin.

Basaria menjelaskan, kasus kedua yang menjerat Zumi ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim KPK di Jambi dan Jakarta pada 28 November 2017 lalu.

Pada saat itu, KPK menetapkan tiga pejabat Pemprov Jambi anak buah Gubernur Zumi Zola sebagai tersangka pemberi suap dan seorang anggota DPRD Jambi, Supriono, sebagai tersangka penerima suap.

Tiga anak buah Zumi Zola itu adalah ‎Erwan Malik selaku Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Arfan selaku Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Saipudin selaku Asisten Daerah III Provinsi Jambi.

Dan pada saat itu, KPK mengamankan barang bukti uang Rp 400 juta yang diterima oleh anggota DPRD Jambi Supriyono. Uang dari pihak pemprov itu diduga terkait pengesahan RAPBD Pemprov Jambi Tahun Anggaran 2018. Uang ditujukan agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD 2018 yang diajukan oleh Pemprov Jambi.

Dalam perkembangannya, KPK menemukan bukti dugaan pemberian suap dalam jumlah besar kepada sejumlah pihak dan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Gubernur Zumi Zola.

Akhirnya, pada 24 Februari 2018, KPK menetapkan Gubernur Zumi Zola sebagai tersangka gratifikasi atau suap sebesar Rp 6 miliar terkait proyek-proyek di Jambi dan penerimaan lainnya selama menjabat.

Dari pengembangan kasus pertama yang menjerat Zumi Zola itu, KPK menemukan bukti yang cukup terjadinya dugaan pemberian suap kepada para anggota DPRD Jambi untuk pemulusan atau ‘uang ketok’ pengesahan Rancangan APBD Jambi Tahun 2017 dan 2018.

Zumi Zola bersama tiga anak buahnya diduga ikut terlibat dalam pemberian suap kepada para anggota DPRD Jambi.

Untuk kasus korupsi kedua itu, Zumi Zola disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH-Pidana.

Basaria berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat di Jambi ataupun daerah lainnya. Diharapkan para pejabat daerah maupun negara kembali mengingat sumpah jabatan yang diucapkan saat kali pertama dilantik.

“Seluruh penyelenggara negara kami harap mengingat bahwa seluruh uang yang dikelola baik di pusat ataupun daerah adalah uang rakyat sehingga kita wajib mengelolanya secara hati-hati dan memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk diberikan pelayanan,” tambah Basaria.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *